Baca di smartphone, unduh aplikasinya : 

//Hukum // Kejaksaan // Uncategorized // Video

Bos Tambang H. Samud Dibui, Kasusnya Terkuak Saat Sidang Mantan Kades Yudono

Redaksi Pojok Kiri Pasuruan
18 Desember 2020

kasus tambang samud surabaya
H.Samud dan Stefanus saat dilakukan penahanan oleh tim Kejari Kab. Pasuruan

Pasuruan, Pojok Kiri
Drama penahanan atas H. Samud, Bos Tambang asal Bulusari bersama koleganya Stefanus asal Surabaya Kamis malam (17/12) memunculkan tanggapan berbagai pihak.


Ada yang mengapresiasi atas kinerja kejaksaan negeri Kabupaten Pasuruan yang sudah berani melakukan tindakan tegas terhadap bos-bos tambang yang konon merasa sudah kebal hukum, ada pula yang mencibir karena Kejari Kabupaten Pasuruan dianggap hanya berani mengeksekusi ketika persoalan tambang Bulusari sudah dilaporkan ke Presiden Jokowi oleh Ansor, lalu bagaimana dengan yang lain?

Tanggapan lain muncul dari sejumlah politisi. Dimana pasca munculnya video drama penahanan di akun YouTube SULIS tv, tudingan pembiaran bahkan mengarah ke penguasa. Intinya tambang liar yang sekian lama beroperasi kenapa dibiarkan oleh pemerintah setempat.

Sah-sah saja siapa saja yang komentar, kata Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Pasuruan, Denny Saputra didampingi Kasi Intel, Jemmy Sandra saat berbincang dengan Pojok Kiri, Jum’at (18/12). Menurut Denny, Kasus H. Samud dan Stefanus ini tak ada kaitannya dengan laporan pihak manapun, termasuk kaitanya politik atau tekanan pihak tertentu.

Baca Juga :  Dispendik Digoyang Internal, Terkait Cek Fiisik Dan Perpanjangan STNK Kendaraan Pengawas Sekolah Yang Bayar Sendiri

Dijelaskan Kasi Pidsus hobby piara ular ini,  kasus H. Samud dan Stefanus ini terkuak dalam sidang korupsi pengerukan tanah kas desa (TKD) yang dilakukan mantan Kades Bulusari Yudono.

Kasus Yudono yang kemudian berlanjut dalam persidangan lalu memunculkan peta lokasi kondisi awal sebelum adanya pengerukan. Di peta lokasi yang dimunculkan oleh ahli Geodasi tersebut tergambar jelas ada tanah TKD di satu lokasi yang juga dikeruk dengan melawan hukum yang ternyata dilakukan oleh H. Samud dan koleganya.

“Dari temuan persidangan itulah kami tim jaksa lalu melakukan lidik yang berlanjut ke penyidikan. Setelah sejumlah saksi kami periksa termasuk para ahli dan dihitung oleh BPKP, tercatatlah kerugian negara mencapai Rp. 3, 3 milyar rupiah sejak dikeruk mulai tahun 2017 hingga tahun 2020, ” terang Denny Saputra.

Setelah diproses secara hukum, muncul juga fakta lain bahwa penambangan yang dilakukan H. Samud dan koleganya adalah liar alias tak  berijin. (Lis)

Baca Juga :  Perampok Gegerkan Perum Pesona Candi, Pasuruan

Sudah dibaca : 161 Kali
 







Berkomentarlah yang baik. Apa yang anda sampaikan dalam komentar adalah tanggungjawab anda sendiri




close