Baca di smartphone, unduh aplikasinya : 

//Pilwali // Politik // Video // Walikota

Ketika WDP Jadi Gorengan Politik “Ada Yang Lupa, Meski Berkali-Kali Dapat WTP, Ternyata Masuk Bui Juga”

Redaksi Pojok Kiri Pasuruan
18 Oktober 2020

Sulistiawan, Kabiro Pojok Kiri Pasuruan

Gagalnya Pemerintah Kota Pasuruan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Keuangan Daerah Tahun 2019 dijadikan senjata untuk menghajar kepemimpinan Raharto Teno Prasetyo yang saat itu menjabat pelaksana tugas (Plt) Walikota.


Bagi sebagian orang perolehan WTP dianggap sebagai penghargaan yang menggambarkan ‘bersihnya’ laporan keuangan. Padahal, kita lupa bahwa Kota Pasuruan di masa kepemimpinan bos sebelumnya berturut-turut meraih opini WTP,  namun sang bos justru tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena menerima ‘uang sogokan’ dalam pelaksanaan proyek.

Opini WTP diolah menjadi barang dagangan politik untuk menarik simpati masyarakat. Opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut bak ‘jimat’ yang diyakini mampu menggaet kepercayaan rakyat bagi yang memperolehnya, dan menjadi ‘bom’ penghancur bagi yang tidak dapat.

WTP dianggap sesuatu yang sakti sebagai alat propaganda sehingga seorang kepala daerah berlomba-lomba memajang foto mereka secara ekslusif saat menerima penghargaan opini WTP.

Lantas dengan meraih WTP apakah mereka benar-benar bersih, bebas korupsi, tidak mau menerima sogokan, tidak menerima setoran dan sejenisnya?

Kemudian, apakah semua masyarakat peduli serta terkagum-kagum ketika pemerintah setempat mendapat predikat WTP?

Masyarakat yang merasakan hidup sehari-hari susah, listrik mahal, apa-apa mahal tentu tidak peduli dengan yang namanya WTP. Sebab seribu WTP pun tak akan merubah hidup mereka.

Untuk yang mengerti apa itu opini WTP pasti paham bahwa WTP tak selalu linier dengan anggapan bahwa keuangan daerah tersebut berjalan akuntabel dan transparan. Sebaliknya, kala daerah hanya meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), juga tidak berarti keuangan daerah tersebut buruk.

Baca Juga :  Jum'at, 26 April 2019 Akan Ada Coblos Ulang Santri Ponpes Dalwa,Temuan Bawaslu Yang Merekomendasi Itu

Sebab, audit atas laporan keuangan tidak didesain khusus menemukan dugaan korupsi. Audit atas laporan keuangan hanya ditujukan untuk menilai kewajaran penyajian laporan keuangan saja. Dan WDP juga tercatat wajar. Hanya dikasih pengecualian. (*)

Sudah dibaca : 306 Kali
 







Berkomentarlah yang baik. Apa yang anda sampaikan dalam komentar adalah tanggungjawab anda sendiri