Baca di smartphone, unduh aplikasinya : 

HOME // Pemerintahan

Tak Ada Kepastian Kapan Ditransfer Dari Kemenkeu, Dana Cukai Tak Bisa Diharap!

   Redaksi Pojok Kiri Pasuruan    Pada: Mei 11, 2020
Heru Widarto, Kepala Bagian Perekonomian Pemkab Pasuruan

Pasuruan, Pojok Kiri
Dana bagi hasil cukai dan tembakau (DBHCT) yang ditunggu banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Pasuruan tak jelas kapan turun. Untuk itu kepada 18 OPD yang setiap tahun mendapat kucuran dari dana itu jangan terus nerharap. Hal ini sebagaimana dikatakan Heru Widarto, Kepala Bagian Perekonomian Pemkab Pasuruan, Senin (11/05).

Kepada Pojok Kiri saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin sore sekira pukul 15.00 WIB, Heru menerangkan, saat ini DBHCT masih belum ditransfer oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Sampai saat ini pihak Kemenkeu belum mentransfer dana cukai tersebut. Kami sudah menanyakan kapan kira-kira turun, pihak Kemenkeu bilang kita disuruh nunggu jadwal. Ini yang menjadi persoalan. Jadwalmya kapan tidak diberitahu, “ungkap Heru.

Sementara itu soal tudingan bahwa sampai.saat ini proses pencairan dana cukai masih menunggu evaluasi di lembaga yang ia pimpin, Heru mengaku tidak benar. Menurut Heru, untuk evaluasi langsung dilakukan oleh Pemprov Jatim.

“Kami tidak dalam kapasitas boleh mengevaluasi. Selama ini kapasitas kami hanya menampung laporan hasil kerja para OPD yang mendapat dana cukai, lalu kami sampaikan ke Povinsi. Ditingkat Provinsi inilah evaluasi dilakukan, “terang Heru.

Dari sisi evaluasi di tingkat Provinsi, Heru menyebut bahwa semua sudah selesai. Saat ini Pemkab Pasuruan hanya menunggu kapan DBHCT ditransfer dari pusat.

Namun Heru mengaku ada Satu Dinas yang sudah mendapat kucuran dari dana cukai tersebut. Nilainya mencapai Rp. 13 milyar. Dinas itu adalah Dinas Kesehatan.

Baca Juga :  Lebaran Idul Fitri, Pegawai Pemerintah Hanya Diberi Cuti Selama 3 Hari

“Untuk Dinas Kesehatan sudah dicairkan karena untuk keubutuhan pengobatan dan Covid-19. Sedang untuk OPD lain hingga kini belum ada kepastian, “ucap Heru.

Sementara itu, untuk DBHTC yang diterima Pemkab Pasuruana tahun 2020 ini pagunya adalah Rp. 191 miliyar. Dana itu dikurangi oleh pusat untuk kepentingan Covid -19 sebesar Rp. 8, 8 milyar. (Lis)

Sudah dibaca : 205 Kali