Baca di smartphone, unduh aplikasinya : 

HOME // Desa

Kampung Pia Gempol Bermasalah? (1) #Disperindag Lari, Kades Kejapanan Merajai, Bangun 55 Stand Diduga Ilegal

   Redaksi Pojok Kiri Pasuruan    Pada: April 3, 2020
Pembangunan 55 stand di areal kampung pia, Gempol

Pasuruan, Pojok Kiri

Pasca peresmian gedung kampung pia pada 01 Maret 2020 lalu yang konon juga sekaligus penyerahan dari Disperindag Kabupaten Pasuruan ke Desa Kejapanan, kampung pia yang terletak di Dusun Waru dan menempati tanah khas desa (TKD) kini menjadi polemik di Desa Kejapanan sendiri.

Polemik itu muncul karena adanya pembangunan 55 stand yang diduga ilegal karena pembangunannya sebagaimana sumber Pojok Kiri tidak melalui musyawarah desa, serta belum ada rekomendasi Bupati.

Sumber menyebut, secara sepihak, Kepala Desa Kejapanan, Randi Saputra mengajak investor lalu memberikan surat perintah kerja  tanpa melalui mekanisme mengingat tanah yang ditempati adalah tanah kas desa.

“Harusnya untuk pembangunan lokasi bisnis yang menggunakan tanah kas desa, ada tahapan yang dilalui. Dimulai investor mengajukan permohonan dengan menyerahkan company profile sanggup mengerjakan pmyek bangunan kepada pamerintah desa, lalu dimusyawarahkan di tingkat desa. Hasil musyawarah itu lalu dikonsultasikan kepada Bupapati agar mendapat rekomendasi. Setelah mendapat rekomendasi, kemudian dimusyawarahkan di desa lagi untuk membahas aturan main kerjasama dengan pihak Investor. Setelah itu, pemerintah desa bersama BPD membuat Perdes untuk membuat dasar kerjasamanya, termasuk Perdes pengelolaan dan pemanfaatan lahannya. Semua itu tidak dilalui Kades tiba-tiba membawa investor lalu membangun 55 stand di areal gedung kampung pia,. Ini menabrak aturan, “papar sumber warga yang tak mau disebut nama.

Sumber warga lain yang pernah menjabat BPD menambahkan, terkait pembangunan stand yang dilakukan oleh desa ini terkesan dipaksakan dan pihak Disperindag melarikan diri. Apalagi menurutnya, rencana awal pembangunan kampung piia, stand yang dibagun saat ini sudah menjadi satu dengan peta pembangunan yang akan dilalukan oleh Disperindag.

Baca Juga :  Masih Ada Jalan Seperti Ini Di Kabupaten Pasuruan

“Intinya selain ilegal, pembangunan stand ini seolah dipaksakan baik oleh desa maupun Disperindag. Aneh kenapa bukan Disperindag yang membangun, “ungkap mantan BPD yang namanya juga minta disembunyikan. (Lis- Bersambung)

Sudah dibaca : 387 Kali