Baca di smartphone, unduh aplikasinya : 

HOME // Pemerintahan

Tunggu Dok Perubahan Perda RTRW Untuk Cegah Lahan Pertanian Dihabisi, Itu Kata Kepala Bappeda Kabupaten Pasuruan

   Redaksi Pojok Kiri Pasuruan    Pada: Maret 10, 2020
Kepala Bappeda Kabupaten Pasuruan, Ikhwan

Pasuruan, Pojok Kiri

Saat ini nasib lahan pertanian di Kabupaten Pasuruan benar-benar mengenaskan. Pasalnya, lahan yang diklaim oleh Dinas Pertanian seluas 37 ribu hektar itu sudah ‘dijarah’ oleh pengusaha kavling serta pengusaha lain guna dijadikan lahan bisnis tanpa memperdulikan nasib lahan pertanian ke depannya.

Kondisi ini memang sulit terbendung, lahan pertanian dihabisi dan disulap sebagai perumahan, pabrik serta usaha lainnya. Kenapa ini bisa terjadi?

Tak adanya Perda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang dimiliki oleh Pemkab Pasuruan adalah salah satu sebab lahan pertanian dihabisi oleh pengusaha yang tidak bertanggungjawab.

Pemkab Pasuruan kalah dengan daerah lain seperti Tulungagung, Ngawi, Kota Batu, Bangkalan, Mojokerto, Madiun, Malang, Gresik, Probolinggo, Lamongan, Trenggalek, Situbondo, Sumenep, dan Lumajang yang pada tahun 2020 ini sudah memiliki Perda LP2B.

Lantas kenapa Pemkab Pasuruan tidak juga membuat Perda penyelamat lahan pertanian tersebut?

Jawaban teknis disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pasuruan, Ikhwan.

Kepada Pojok Kiri saat mengikuti rapat paripurna pembahasan Raperda non APBD 2020 di gedung DPRD, Selasa (10/03), Ikhwan menyampaikan bahwa untuk Perda LP2B, Pemkab Pasuruan tidak mau gegabah atau asal membuat sebelum ada perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

“Untuk membuat Perda LP2B itu, Pemkab Pasuruan masih menunggu perubahan RTRW. Sebab Perda Nomor 12 Tahun 2010 tentang RTRW Kabupaten Pasuruan Tahun 2009-2029 yang kita miliki saat ini sudah tidak relevan lagi. Hal ini karena wilayah Kabupaten Pasuruan sudah banyak mengalami perubahan dengan adanya jalan tol, mega proyek umbulan dan sebagainya, “terang Ikhwan.

Baca Juga :  Kesepakatan Bersihkan Sungai Werati Dilanggar, 9 Perusahaan Mangkir

Pemkab Pasuruan sendiri melalui Lembaga Legislatif saat ini sedang menggodok 14 Raperda, salah satunya Raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasuruan Tahun 2009-2029.

Penggodokan Raperda ini menurut Ikhwan menjadi titik terang akan adanya perlindungan terhadap lahan pertanian.

“Di dalam Perda RTRW yang baru nanti akan diketahui luas lahan pertanian sebenarnya. Sebab dalam Perda RTRW itu akan muncul peta lokasi, “kata Ikhwan.

Dengan adanya Perda RTRW perubahan yang sudah diketahui secara persis soal luas lahan pertanian lanjut Ikhwan, maka Dinas Pertanian bisa langsung melindungi lahan itu dengan mengajukan pembuatan Perda LP2B.

“Jika Perda RTRW-nya belum dirubah, bagaimana kita bisa mengetahui kepastian luas lahan pertanian saat ini. Sebab jika hanya memgacu pada catatan tanpa melihat peta terbaru, maka catatan itu akan salah, “tukas Ikhwan.

Sementara terkait daerah lain yang sudah membuat Perda RTW lebih dahulu, Ikhwan mengatakan bahwa darerah itu terlalu terburi-buru karena hanya berdasarkan catatan tanpa melihat peta lokasi yang sebenarnya.

“Pemkab Pasuruan tidak mau seperti itu, karena jika mengacu pada catatan tanpa melihat peta, jika ada masalah, kita akan kerepotan menghadapinya, “tandas Ikhwan. (Lis)

Sudah dibaca : 126 Kali