Baca di smartphone, unduh aplikasinya : 

HOME // DPRD // Pemerintahan

DPRD Kabupaten Pasuruan Godok 14 Raperda Non APBD, 5 Inisiatif Eksekutif, 9 Inisiatif Legislatif

Redaksi Pojok Kiri Pasuruan
9 Maret 2020

Rapat Paripurna Pembahasan 14 Raperda

Pasuruan, Pojok Kiri

Masuk bulan ke Tiga tahun 2020 ini, DPRD Kabupaten Pasuruan bekerja keras untuk menuntaskan 14 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

Dari 14 Raperda itu, 5 diantaranya adalah merupakan Raperda Inisiatif Eksekutif, meliputi Raperda tentang retribusi pelayanan kesehatan rawat inap kelas III pada RSUD Bangil, Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Alr Minum  (PDAM)“ Giri Nawa Tirta”, Raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, Raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasuruan Tahun 2009-2029 dan Raperda tentang pencabutan Lima Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan.

Sementara untuk 9 Raperda lainnya adalah inisiatif Dewan atau legislatif, yang meliputi Raperda tentang penyelenggaraan retribusi menara telekomunikasi, Raperda tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang pembentukan Peraturan Daerah, Raperda tentang inovasi daerah, Raperda tentang ketahanan pangan dan gizi, Raperda tentang desa wisata, Raperda tentang sarana dan prasarana industri, Raperda tentang produk unggulan daerah, Raperda tentang penyandang disabilitas, dan Raperda tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan.

Dari 14 Raperda yang dihantarkan Bupati Pasuruan dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Pasuruan, Senin (09/03), ada catatan Raperda yang selama ini sangat ditunggu oleh kalangan pengusaha, petani dan kalangan lainnya. Raperda itu adalah Raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasuruan Tahun 2009-2029.

Baca Juga :  Hadiah Akhir Tahun, Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan Dapat Penghargaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Nilai Sangat Baik

Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Sudiono Fauzan Didampingi Wakil Ketua Muhammad Rusdi Sutejo dan Rias Yudikari Drastika menyampaikan, untuk proses penggodokan 14 Raperda ini nantinya akan ditarget selama 2 minggu sudah selesai. Namun jika ada pembahasan yang lebih ditail terkait Raperda RTRW, pihak DPRD akan melakukan pembahasan penambahan waktu melalui rapat Badan Musyawarah (Banmus).

“Target selesai Dua Minggu, akan tetapi jangka waktu itu bisa berubah jika untuk Raperda RTRW belum selesai. Mekanismenya, bisa diperpanjang melalui penentuan rapat Banmus, “kata Sudiono Fauzan didampingi para Wakilnya.

Sementara itu, dalam hal pembahasan 14 Raperda tersebut, secara teknis anggota DPRD akan dibagi menjadi 4 panitia khusus (Pansus). Pansus itu menurut Sudiono Fauzan mengacu kepada 4 komisi yang ada di DPRD Kabupaten Pasuruan. (Lis)

Sudah dibaca : 188 Kali