Baca di smartphone, unduh aplikasinya : 

HOME // Perdagangan

Tutup Muka, Pasca Dilakukan Ekspose Terkait Toko Swalayan Di Kancil Mas, Terungkap Satpol PP Masih Pegang Senjata Perda Usang

   Redaksi Pojok Kiri Pasuruan    Pada: Februari 3, 2020
Saat ekspose dilakukan bahas swalayan kancil mas

Pasuruan, Pojok Kiri

Adanya pemberitaan tentang toko swalayan di Kancil Mas, Bangil yang disebut ilegal karena tidak memiliki ijin usaha toko modern (IUTM) langsung direaksi oleh Satpol PP. Penegak Perda ini sudah ancang-ancang akan memberikan teguran bahkan menutup paksa jika membandel.

Dasar Satpol PP untuk melakukan teguran hingga penutupan paksa itu tentu saja Peraturan Daerah (Perda).

Di Kabupaten Pasuruan, Perda yang menjadi acuan terkait toko modern adalah Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang  Pemberdayaan Pasar Tradisional Dan Penataan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.

Di Perda inilah ada istilah toko modern seperti minimarket, supermarket, departemen sotre, serta hipermarket.

Toko-toko modern ini berdasarkan Perda tersebut wajib memiliki ijin usaha toko modern (IUTM) yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat penerbit ijin usaha.

Namun setelah dilakukan ekspose antara Dinas Penamanan Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT), Disperindag, Bagian Hukum, dan Satpol PP pada Senin pagi (03/01) pukul 08.00 WIB di mako Satpol PP, Raci, muncul hal mengejutkan, bahwa ternyata Perda Nomor 5 Tahun 2011 sudah tidak selaras dengan aturan yang baru alias usang atau sudah kedaluwarsa.

Saat ini, regulasi dari pemerintah yang mengatur tentang perdagangan ada 3 yang dipakai.

Yang pertama adala aturan tertinggi yakni Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Disusul Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, kemudian dari sisi teknis muncul Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Perdagangan.

Baca Juga :  Swalayan Di Kancil Mas Ini Disorot, Kabarnya Belum Ada Ijin, Apa Benar?

Semua aturan terbaru mulai UU hingga Permendag di dalamnya sudah tidak lagi ada istilah toko modern. Yang ada hanya penyebutan swalayan.

Catatan swalayan disini adalah jenis toko besar yang lantai jualnya memiliki luas 400 m2 hingga 5000 m2. Swalayan ini wajib mengantongi hasil kajian sosial ekonomi (Sosek) dalam usahanya.

Untuk jenis minimarket yang luas lantai jualnya kurang dari 400 m2 tidak termasuk. Artinya jenis minimarket tidak wajib memiliki kajian Sosek. Catatan terkait itu tertuang dalam lampiran 2 Permendag Nomor 77 Tahun 2018 tentang bidang usaha toko swalayan.

Sementara untuk Toko Swalayan Farida di Kancil Mas sebagaimana dikatakan Bakti Jati Permana Kasatpol PP, luasnya hanya 360 m2 sudah masuk gudang belakang. Artinya jika mengacu pada aturan yang lebih tinggi, maka Satpol PP tidak berani bertindak.

Lepas dari itu, Satpol PP adalah penegak Perda, sementara Perda Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Pasar Tradisional Dan Penataan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern sudah tidak selaras dengan aturan yang lebih tinggi. Satu sisi Satpol PP harus menegakkan Perda. Apakah Satpol PP tetap menindak?

“Jika mengacu pada Perda 5 Tahun 2011, Kami bisa menindak karena memang swalayan Farida tidak memiliki IUTM. Tetapi di aturan baru yang lebih tinggi, IUTM itu sudah tidak ada, kalau kami paksakan menindak, tentu sangat mudah bagi pihak pengusaha mengalahkan kami secara hukum, “ungkap Bakti.

Baca Juga :  Kampung Pia Gempol Resmi Beroperasi

Yang diucapkan Kasatpol PP, Bakti tentu sangat miris dan melemahkan mental lembaga pemegak Perda. Hal ini juga menjadi catatan Pemkab Pasuruan untuk lebih perhatian terhadap aturan-aturan yang baru. Jangan sampai lembaga penegak Perda yang dimiliki hanya dibekali senjata usang dan tumpul. (Lis)

Sudah dibaca : 102 Kali