Baca di smartphone, unduh aplikasinya : 

HOME // Pemerintahan

Rencana Perubahan Aplikasi Dari SIMDA ke SIPKD Proyek Siapa? Diduga Habiskan Dana Besar

   Redaksi Pojok Kiri Pasuruan    Pada: Januari 28, 2020
Logo Dinas Kominfo Kab. Pasuruan

Pasuruan, Pojok Kiri

Untuk diketahui, saat ini dalam hal pengelolaan manajemen keuangan, Pemkab Pasuruan masih menggunakan sistim yang bernana Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Sistim ini merupakan metamorfosis dari sistim sebelumnya yakni Sistim Informasi Keuangan Daerah (SIMKADA).

Penerapan sistim yang diatur melalui aplikasi ini merupakan tata kelola keuangan daerah berbasis elektronik yang diluncurkan Kemendagri pada era awal tahun 2000 an.

Lahirnya SIMDA ini tidak sendiri. Sistim ini punya saudara kembar namanya Sistem Informasi Perencanaan dan Keuangan Daerah (SIPKD).

Meski saudara kembar, disebut-sehut SIPKD lebih memiliki keunggulan dari SIMDA. SIPKD memiliki sistim integritas yang lebih sempurna dibanding SIMDA. Hal ini seperti yang pernah disampaikan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan, Luly Noermadiono, Kamis (23/01).

SIMDA sendiri tidak buruk. Faktanya dengan aplikasi SIMDA, Kabupaten Pasuruan selalu mendapat penghargaan, mulai dari penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK, termasuk penghargaan lain seperti Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Namun, meski sudah bagus dan sudah nyaman dijalankan oleh operator keuangan di tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), SIMDA justru akan diganti dengan SIPKD.

Rencana pergantian ini menjadi polemik di internal staf Pemkab Pasuruan. Sebagian besar dari mereka tidak setuju dengan pergantian aplikasi ini, karena harus memulai lagi dari nol, serta perlu waktu yang lama lagi untuk penyesuaian.

Baca Juga :  Taati KPK, Bupati Pasuruan Larang Stafnya Terima Parsel Lebaran, Jika Mokong Penjara Menanti

Sayangnya para staf bisanya hanya menggerutu tanpa berani melakukan protes langsung. Takut dipecat kali ye.

Informasi yang didapat Pojok Kiri, pergantian aplikasi ini adalah bentuk kengototan Dinas Kominfo. Lantas kenapa ngotot?

Disebut, penerapan aplikasi baru bukan hal yang murah. Aplikasi itu harus beli secara paket dengan ahli yang akan mengajari, dan itu butuh dana besar.

Untuk aplikasi SIPKD yang akan diterapkan di Kabupaten Pasuruan adalah mencontoh Kabupaten Banyuwangi yang sudah menerapkan lebih dulu dan sukses dengan predikat sangat bagus. Sehingga dapat diperkirakan, Kabupaten Pasuruan alan membeli aplikasi ini dari Banyuwangi.

Akan tetapi, Kadis Kominfo, Syaifudin saat ditanya Pojok Kiri, Kamis (23/01) membantah tentang rencana pembelian aplikasi itu. Ia menegaskan, bahwa aplikasi SIPKD tidak dipihak ke-Tiga kan, tetapi akan dibuat sendiri.

“Tidak ada pihak ke Tiga, kita buat sendiri, “ujarnya. (Lis)

Sudah dibaca : 328 Kali