Baca di smartphone, unduh aplikasinya : 

HOME // Pemerintahan

Tergiur Banyuwangi, Pemkab Pasuruan Rencanakan Ganti Aplikasi Manajemen, dari SIMDA ke SIPKD#Operator Keuangan Mengeluh Harus Belajar Lagi

   Redaksi Pojok Kiri Pasuruan    Pada: Januari 23, 2020
Logo Pemkab Pasuruan

Pasuruan, Pojok Kiri

Setelah sekian tahun manajemen perencanaan dan keuangan Pemkab Pasuruan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), tahun 2020 ini rupanya akan berpindah.

Aplikasi perencanaan dan keuangan yang telah membawa harum nama Kabupaten Pasuruan dengan diraihnya 6 kali penghargaan wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ini akan diganti dengan Sistem Informasi Perencanaan dan Keuangan Daerah (SIPKD) yang diadopsi dari Kabupaten Banyuwangi.

Diakui, SIPKD yang dijalankan di Banyuwangi sudah sangat bagus, dimana gambaran sederhananya, dengan SIPKD ini Banyuwangi mampu mengintregasi seluruh perencanaan mulai dari desa, Kecamatan yang kemudian sampai ke tingkat Kabupaten dan tertuang dalam perencanaan melalui aplikasi yang juga terintregasi dengan bagian penganggaran atau budgeting.

Intinya SIPKD yang dijalankan di Banyuwangi semua serba terintregasi secara elektronik dengan aplikasi yang dimiliki.

Kajian rumitnya Pemkab Banyuwangi yang lebih tahu, intinya SIPKD yang dijalankan sangat bagus, sehingga membuat daerah lain tergiur termasuk Kabupaten Pasuruan.

Lepas dari itu, pergantian SIMDA ke SIPKD ini mendapat keluhan dari sejumlah operator keuangan di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Pasuruan. Sebab dengan sistem baru yang dijalankan, tentunya harus mempelajari lagi item-item rumit yang ada di dalamnya.

“Untuk mempelajari SIMDA hingga benar-benar bisa saja, butuh waktu sekitar 1 tahun setengah. Sekarang sistem sudah dijalankan dengan bagus, bahkan mampu meraih WTP sebanyak 6 kali kok malah diganti. Pastinya harus belajar lebih lama lagi, karena aplikasinya berbeda dan item-item pengisiannya pasti berbeda, “ungkap salah satu operator keuangan di OPD tanpa mau disebut nama.

Baca Juga :  Jika Buruh Ngotot Gaji Minta Rp, 4, 2 Juta, Apindo Prediksi Banyak Perusahaan Hengkang Dari Kabupaten Pasuruan

Rumitnya sistem baru ini lanjut sumber yang sama, terletak saat proses pengisian item perencanaan anggaran, termasuk penyerapan dalam pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM).

“Intinya harus belajar lagi. Padahal aplikasi anggaran itu rumit. Harusnya yang ada saja disempurnakan, biiar tidak mempelajari lagi. Saya tidak yakin dengan aplikasi baru SIPKD ini mampu membawa Kabupaten Pasuruan kembali memperoleh WTP. Alasannya karena saat awal menggunakan aplikasi baru, pasti banyak kesulitan, “ujarnya.

Lantas kapan SIPKD ini akan diimplementasi di Kabupaten Pasuruan?

Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Pasuruan, Syaifudin yang dinasnya sebagai “rumah’ dari server untuk menjalankan aplikasi saat ditanya Pojok Kiri, Kamis (23/01) mengatakan, untuk SIPKD tahun ini langsung diinplementasi.

“Tahun ini kita implementasi, tanpa lounching, “ucapnya. (Lis)

Sudah dibaca : 316 Kali