Baca di smartphone, unduh aplikasinya : 

HOME // Pemerintahan

Gubernur Jatim Naikkan Pajak Hasil Tambang, BKD Kabupaten Pasuruan Undang Pengusaha Untuk Penerapannya

   Redaksi Pojok Kiri Pasuruan    Pada: Januari 22, 2020
Salah satu usaha tambang

Pasuruan, Pojok Kiri

Tahun 2019 lalu, Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa membuat keputusan soal kenaikan pajak pada usaha pertambangan dalam jenis mineral bukan logam dan bebatuan (MBLB).

Kenaikan pajak ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 188/392/KPTS/013/2019.

Atas adanya Keputusan Gubernur ini, pihak Pemkab Pasuruan melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) yang membidangi pengumpulan pajak, pada Selasa (21/01) mengundang sebanyak 52 pengusaha tambang di Kabupaten Pasuruan yang sudah tercatat sebagai wajib pajak (WP) untuk diberikan sosialisasi terkait kenaikan pajak ini.

Kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan di rumah makan Nikmat Rasa, Kraton sekira pukul 10.00 WIB.

Hadir sebagai nara sumber dalam giat sosialisasi kenaikan pajak tambang tersebut, Agung Subagio, S. Stp, M. Si, Kabid Pertambangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Pemrpov Jatim serta tim dari Pemkab Pasuruan, meliputi Kabag Hukum, Sekretris dan Kabid di BKD.

Saat sosialisasi Keputusan Gubernur soal kenaikan pajak MBLB

Catatan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Gubernur tersebut, semua jenis MBLB yang meliputi tambang batu belah, andesit, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, tanah liat, tanah urug, tras serta pasir pajaknya dinaikkan.

Kenaikan ini menurut Agung Subagio didasari atas harga jual MBLB yang saat ini jauh dari catatan harga terkena pajak sebelumnya.

Sebut saja salah satu jenis MBLB atau pertambangan yang sangat dominan, yakni tambang pasir. Untuk catatan sebelumnya, harga kisaran yang dikenakan pajak hanya terhitung Rp. 7.200 per-ton. Padahal jika dilihat dari harga jual di lapangan sangat jauh.

Baca Juga :  Mantan Plt Kadis Sosial Dipindah Ke Dinas Pariwisata

Dalam penarikan pajak MBLB ini, untuk ukuran tonase teknisnya dilihat dari kendaraan apa yang dipakai. Misal kendaraan jenis pick up angkut pasir yang ukuran isinya sekitar 8 ton. Jika mengacu kisaran harga lama akan ketemu Rp. 57.600 per pick up, dengan hitungan Rp. 7.200 x 8. Dari jumlah ini pajak yang dikeluarkan hanya Rp. 14. 400 dengan besaran 25 persen. Padahal fakta harga jual di lapangan jauh dari itu.

Catatan ini juga berlaku untuk jenis colt diesel yang ukuran 18 ton dan tronton ukuran 25 ton. Jika harga kisaran pasir masih Rp. 7.200 per ton, tentu pajak yang masuk sangat kecil. Padahal para pengusaha jualnya sudah melambung tinggi.

Untuk itu, Gubernur Jawa Timur melalui keputusannya mengubah patokan harga dikenakan khususnya pasir, dari harga Rp. 7.200 per ton menjadi Rp. 30 ribu. Dengan harga ini, diharapkan pendapatan negara lebih besar, sehingga dapat memperluas pembangunan.

Lantas apa tujuan sosialisasi di Kabupaten Pasuruan?

Seperti diketahui, di Kabupaten Pasuruan banyak bertebaran usaha tambang. Dari usaha itu, dominasi terbesar adalah tambang pasir.

Munculnya Keputusan Gubernur ini rencananya juga akan diterapkan di Kabupaten Pasuruan. Namun penerapan itu secara aturan masih menunggu adanya keputusan dari Bupati.

“Pemkab Pasuruan melalui BKD arahnya akan memberlakukan Keputusan Gubernur itu secara penuh. Maka dari itu, kami mengundang para pengusaha tambang untuk kami beri sosialisasi. Namun demikian, untuk pelaksanaannya, kami masih menunggu adanya Keputusan dari Pak Bupati, “ujar Fathurrahman, Kepala Bidang Pengendalian Penagihan dan Pengembangan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan.

Baca Juga :  Polisi, TNI, Dan Pemkab Pasuruan Satu Suara Selamatkan Hutan Dari Kebakaran

Saat ini lanjut Kabid yang karib disapa Fatkhur ini, untuk draf pengajuannya sudah dikirim ke Pemprov Jatim untuk dilakukan telaah.

“Draf keputusannya sudah ada di Pemprov Jatim. Setelah turun nanti, tinggal pak Bupati yang menandatangani keputusan itu, maka kenaikan pajak MBLB akan kami laksanakan, “tukas Fatkhur. (Lis)

Sudah dibaca : 65 Kali