Baca di smartphone, unduh aplikasinya : 

HOME // Pendidikan

Apa Kabar Sekolah Gratis? BPOPP Sudah Rp. 135 Ribu, SMKN 1 Purwosari Masih Narik Ke Siswa Rp. 150 Ribu?

   Redaksi Pojok Kiri Pasuruan    Pada: Januari 20, 2020
SMKN 1 Purwosari

Pasuruan, Pojok Kiri

SMKN 1 Purwosari, Kabupaten Pasuruan yang dikomandani oleh Kepsek Syaifudin sepertinya lupa jika Gubernur Jawa Timur, Khofifah telah membuat program keren berupa sekolah gratis. Artinya, untuk biaya sekolah sudah dianggarkan oleh Pemprov Jatim. Si anak tinggal sekolah saja. Bahkan seragam-pun juga diprogramkan gratis, meski ada fakta proyek seragam gagal di tahun 2019 lalu.

Catatan untuk Kabupaten Pasuruan terkait pembiayaan sekolah per siswa sebagaimana program Pemprov Jatim yang masuk dalam Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) yang dijalankan per Juli 2019 lalu, untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di budget Rp. 135 Ribu. Nilai ini lebih besar dibanding SMA yang hanya Rp. 70 ribu.

Namun meski sudah dibudget dengan nilai yang lebih besar dibanding SMA, di SMKN 1 Purwosari ternyata masih kurang. Terbukti di sekolah ini, muridnya masih kena tarikan bulanan sebesar Rp. 150 ribu.

Dengan adanya tarikan tersebut, maka di SMKN 1 Purwosari untuk pembiayaan per murid jika digabung dengan pembiayaan melalui BPOPP mencapai Rp. 285 ribu.

Apakah tarikan Rp. 150 ribu itu legal?

Kepsek SMKN 1 Purwosari, Syaifudin

Catatan legal atau tidak ini sempat juga disampaikan Gubernur melalui Dinas Pendidikan Pemprof Jatim di awal ajaran baru pada Juli lalu. Saat itu pihak Dinas Pendidikan Pemprov Jatim melalui Plt Kadis, Hudiyono menegaskan bahwa sekolah dilarang melakukan pungutan.

Apalagi menurut Hudiyono sebagaimana dilangsir sejumlah media saat itu, selain ada BPOPP dari Pemprov, dari pusat juga sudah memberikan biaya personal masyarakat melalui program Kartu Indinesia Pintar (KIP) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Baca Juga :  Ada Pungutan Uang Rp. 50 Ribu Per Bulan Di SMA Negeri 1 Purwosari? Kata Bagian Humas, Itu Untuk Biaya Operasional Non BOS

Selain itu, guru juga mendapat biaya personal melalui tunjangan, pelatihan, serta kolaborasi dengan industri.

Melihat catatan itu, maka tarikan yang dilakukan di SMKN 1 Purwosari senilai Rp. 150 ribu per siswa patut dipertanyakan legalitasnya. Atau bisa dikatakan sebagai pungutan liar alias pungli.

Tentunya ketegasan Pemprov Jatim harus dibuktikan dalam hal pemberian sanksi terhadap sekolah nakal seperti SMKN 1 Purwosari. Penegak hukum juga harus bertindak.

Lepas dari itu, ada pertanyaan terkait benar atau tidaknya di SMKN 1 Purwosari ada tarikan Rp. 150 ribu per siswa dalam.tiap bulan itu.

Dalam hal ini, Pojok Kiri mendapat jawaban dari Kepsek SMKN 1 Purwosari, Syaifudin saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya, Senin (20/01).

Kepada Pojok Kiri ia membenarkan adanya tarikan itu. Akan tetapi dengan nada keras, Syaifudin beralibi itu keputusan komite sekolah.

“Tanyakan ke komitenya, itu urusan komite, Wes edel-edelen komitene, “kata Syaifudin dengan nada kasar. (Lis)

Sudah dibaca : 222 Kali