Baca di smartphone, unduh aplikasinya : 

HOME // Pemerintahan // Pertanian

Pemkab Pasuruan Rendah  Dalam Melindungi Lahan Pertanian (1) #Perlahan Tanah Pertanian Dihabisi Oleh Pengusaha Kavling, Tak Ada Perda Yang Melindungi

   Redaksi Pojok Kiri Pasuruan    Pada: Januari 15, 2020
Ilustrasi Lahan pertannian dikavling (foto by googe)

Pasuruan, Pojok Kiri

Lahan pertanian di Kabupaten Pasuruan semakin hari semakin menyusut. Hal ini lantaran lahan produktif pertanian dihabisi oleh para pengusaha kavling.

Catatan yang didapat Pojok Kiri dari Dinas Pertanian Kabupaten Pasuruan per 13 Januari 2020, saat ini untuk luas lahan pertanian berupa sawah terpetakan dari sisi eksisting atau keberadaan fisik tercatat 37 ribuan hektar. Namun sebagaimana disampaikan Yetty Purwaningsih Kadis pertanian melalui Kabidnya Dibyo, untuk catatan bakunya tidak diketahui.

“Kalau catatan baku kami tidak tahu, sebab data 37 ribu hektar itu pastinya berubah dengan perubahan peruntukan yang dilakukan untuk usaha. Jadi 37 ribu hektar itu hanya angka tercatat yang kami miliki saja, “ujar Yetty melalui Dibyo.

Dinas pertanian tidak tahu secara baku berapa luas lahan pertanian saat ini yang masih produktif menjadi catatan bergaris bawah. Pasalnya, fakta yang terjadi di lapangan sungguh sangat mengenaskan. Lahan pertanian yang masih produktif dirusak oleh pemain kavling, yang kemudian muncul bangunan hunian dan sebagainya.

Jika hal ini dibiarkan, dapat dipastikan dalam beberapa tahun ke depan, lahan pertanian di Kabupaten Pasuruan akan habis. Hal ini sangat mungkin terjadi.

Pertanyaannya, mengapa pemerintah, dalam hal ini Pemkab Pasuruan membiarkan? Kenapa pengusaha kavling dibiarkan merajalela.

Ada catatan menarik atas pertanyaan yang pastinya semua warga juga bertanya sama. Ternyata Pemkab  Pasuruan memang sangat lemah dalam pengawasan, bahkan terkesan tidak peduli dan tidak melindungi terhadap nasib lahan pertanian.

Baca Juga :  Jum'at 12 Juli Mutasi?

Ada yang sewot dengan tudingan ini, silahkan saja. Tapi fakta tidak bisa dibantah.

Ada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), ada Peraturan Pemerintan (PP) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, ada Peraturan Pemerintan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Tetapi di Kabupaten Pasuruan tidak ada tindaklanjutnya berupa Peraturan Daerah (Perda) alias nihil.

Catatan Pojok Kiri, hingga tahun 2020 ini di Pemprov Jawa Timur hanya ada 14 Kabupaten dan Kota yang memiliki Perda LP2B. Mereka adalah Tulungagung, Ngawi, Kota Batu, Bangkalan, Mojokerto, Madiun, Malang, Gresik, Probolinggo, Lamongan, Trenggalek, Situbondo, Sumenep, dan Lumajang.

Lalu, kenapa Kabupaten Pasuruan tak juga membuat Perda LP2B? Apakah sengaja lahannya dibiarkan jadi ajang ‘makan’ para pengusaha kavling? (Lis-bersambung)

Sudah dibaca : 147 Kali