Baca di smartphone, unduh aplikasinya : 

HOME // Pemerintahan

Cakades Lolos Ikrar Damai, Bacakades Tak Lolos Lanjut PTUN

   Pojok Kiri Pasuruan    Pada: November 11, 2019

Deklarasi damai Cakades dan Surat pendaftaran gugatan PTUN

Pasuruan, Pojok Kiri
Sebanyak 750 calon kepala desa (Kades) dari 240 desa se-Kabupaten Pasuruan yang sudah lolos uji akademis berikrar untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara damai. Mereka juga mengaku siap kalah dan siap menang.
Penyampaian ikrar damai ini disampaikan para Cakades di hadapan Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf beserta anggota Forkompimda di GOR Raci, Bangil, Senin (11/11).
Di hari yang sama, bakal calon kepala desa (Bacakades) yang tidak lolos uji akademis juga melaksanakan agenda penting menuntut keadilan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) ei Surabaya.
Bacakades tak lolos uji akademis yang sudah membawa perkara ini adalah Ismail Maki.
Bacakades asal Desa Arjosari, Kecamatan Rejoso ini, melalui kuasa hukumnya, Barlian Ganesi telah mengajukan gugatan PTUN pada 7 November lalu. Sedang Senin (11/11), hakim PTUN telah mengawali dengan penetapan jadwal sidang.
Selama 14 hari ke depan, gugatan Ismail Maki ini akan diputuskan.
Putusan ini jika sampai dimenangkan oleh pihak penggugat, maka akan ada sejarah yang mengubah pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Pasuruan saat ini.
Kepada Pojok Kiri, Ismail Maki mengaku melakukan gugatan atas perengkingan tes akademis yang dinilai menyalahi Permendagri.
“Dasar Pilkades di Kabupaten Pasuruan ini adalah Peraturan Bupati (Perbup) No.94 tahun 2019 atas perubahan Perbup No.20 tahun 2017 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa. Perbup tersebut menabrak Permendagri Nomor 65 tahun 2017 tentang perubahan Permendagri No.112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa. Dimana ada banyak catatan di Permendagri yang lenyap ketika muncul Perbub. Salah satunya nilai akademis yang hanya diambil dari tes tanpa mempertimbangkan pengalaman calon.  Termasuk masih dilakukannya tes bagi pendaftar yang jumlahnya tidak lebih dari 5 orang atau kurang. Harusnya yang dites itu yang jumlahnya lebih saja sesuai Permendagri. Ini yang saya gugat, “terang Ismail Maki. (Lis)

Baca Juga :  Urus Izin Langsung Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, DPMPT Pemkab Pasuruan Sudah Laksanakan Ini

Sudah dibaca : 28 Kali