Baca di smartphone, unduh aplikasinya : 

HOME // Pemerintahan

KPU Serahkan Laporan Keuangan Di Injuri Time PAK *Kabarnya Menunggu Disurati Sekda Dulu Baru Mau Serahkan Laporan

   Pojok Kiri Pasuruan    Pada: Oktober 2, 2018

Logo KPU

Pasuruan, Pojok Kiri
     Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasuruan di era sekarang ini patut mendapat predikat “Kok Melas Dan Kebacut”. Pasalnya, pada Pilbub lalu, sang Ketua Winaryo Sudjoko bahkan mendapat hadiah atas kesalahannya dengan dipecat menjadi ketua. Ia kemudian digantikan oleh Faizin yang konon orangnya agak pendiam sehingga wartawan yang konfirmasi juga terhalang karena telpon jarang diangkat.
    Pada 16 Agustus 2018 lalu, kembali badai menerpa. Sang komisioner, Titin Wahyuningsih dan Insan Qoriawan yang merupakan orang senior dalam dunia per-KPU-an malah hengkang dari jajaran Komisioner KPU Kabupaten Pasuruan. Titin dikabarkan masuk ke Bawaslu, dan Insan masuk di KPU Propinsi Jatim.
    Kini kembali ada catatan yang juga patut untuk digarisbawahi. Sejak selesasinya Pilbub Pasuruan, dengan ditetapkannya pasangan Adjib sebagai pemenang pada 25 Juli 2018, KPU ternyata baru meyerahkan laporan keuangannya pada Sabtu pagi (29/09) sekira pukul 09.00 ke Komisi 1 DPRD Kabupaten Pasuruan.
    Kabarnya, waktu penyerahan pihak Komisioner yang datang nenyerahkan bukanlah sang ketua, tetapi mantan ketua yakni Winaryo Sudjoko. Saat itu di komisi 1 yang menerima adalah ketua Komisi Udik Djanuantoro dan Arifin.sang Dewan asal PDI Perjuangan.
    Penyampaian laporan keuangan KPU ini cukup menarik, lantaran pada malam harinya (29/09) digelar rapat Paripurna pengesahan PAK oleh DPRD. Yang artinya KPU dalam penyerahannya entah disengaja atau tidak berada dalam masa injuri time perubahan anggaran. Ada apa?
     Pihak KPU sendiri mulai Winaryo Sudjoko dan ketua, Fauzin sangat sulit dikonfirmasi. Nomor phonsel para komisioner ini entah kenapa susah dihubungi.
    Lepas dari itu, ada salah satu anggota tim anggaran Pemkab Pasuruan yang namanya minta tidak dikorankan mengatakan, jika KPU dalam laporan keuangannya itu setelah disurati oleh Sekda. Hal ini sebagaimana himbauan Kemendagri agar Pemkab jemput bola untuk meminta laporan keuangan KPU maksimal 3 bulan setelah Pilbub selesai.
   “Pemkab yang inisiatif bertanya, makanya Sekda lalu menyurati agar KPU melaporkan penggunaan keuangannya. Laporan itu sebenarnya ditujukan kepada Pemkab Pasuruan. Untuk DPRD sifatnya tembusan saja, “ujar salah satu anggota tim anggaran sambil wanti-wanti namanya untuk tidak ditulis.
     Catatan anggaran KPU Kabupaten Pasuruan dalam Pilbub lalu mencapai Rp. 52 milyar. Kabar dari tim anggaran, dari nilai itu ada sisa anggaran sekitar Rp. 6 milyar. (Lis)

Baca Juga :  Antisipasi Datangnya Bencana, BPBD Gelar Apel Siaga

Sudah dibaca : 115 Kali