Baca di smartphone, unduh aplikasinya : 

HOME // Hukum // Pemerintahan

Kasus RDTR Kabupaten Pasuruan Berlebel ‘Kasus Bappeda’ *Muncul Di Tahun Politik, Partai Pada Gelisah*

   Pojok Kiri Pasuruan    Pada: September 19, 2018

Logo Kabupaten Pasuruan

Pasuruan, Pojok Kiri
    Siapa sangka rahasia yang tertutup rapat selama 3, 5 tahun kini muncul ke permukaan. Apalagi bertepatan dengan tahun politik.
    Suara gerutuhan meski tak nyaring tapi tetap terdengar. Pasca munculnya berita di Pojok Kiri dengan judul “Disebut Ada Nilai Rp. 80 Miyar Demi Lolosnya Perda RDTR, Benarkah?” Membuat kalangan partai yang memiliki wakil di DPRD dan disebut ikut menerima dana siluman khawatir.
Sebab catatan nilai yang tidak seberapa sebagaimana disebut dalam rumor yang muncul, yakni hanya Rp. 5 juta untuk memuluskan Perda Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) tetap saja hal itu masuk jenis gratifikasi jika benar terjadi.
     Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Sudiono Fauzan sendiri telah memberi lampu hijau agar rumor yang kian memanas ini terus dibuka. Ia yang ditemui Pojok Kiri, Selasa (18/09) dengan tegas menyatakan agar Pojok Kiri mengungkap rumor yang dianggap bisa mencederai kridibelitas DPRD Kabupaten Pasuruan ini.
    Lepas dari itu, ada informasi menyebut bahwa saat ini perkara yang berlebel “Kasus Bappeda” ini telah ada di meja Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim.
    Belum diketahui pasti di meja mana kasus ini berlabuh. Pojok Kiri yang mengkonfirmasi Ass Pidsus Kejati Jatim, Didik Farhan, Rabu (19/09) mengaku tidak menangani kasus berlebel Bappeda Kabupaten Pasuruan ini.
    “Di Pidsus tidak ada itu, kami tidak ada lid Kasus Bappeda Pasuruan. Tapi tidak tahu ya kalau di Intel, ini Pidsus tidak ada, “tukasnya.
     Sementara itu, Pojok Kiri belum mendapatkan peluang untuk mengkonfismasi Ass Intel Kejati Jatim. Konfirmasi kemudian dilakukan ke Kasi Penerangan Hukum (Penkum), Richard.
    Kepada Pojok Kiri, Richard meminta waktu untuk menelusuri lebih lanjut.
    “Coba nanti saya telusuri dulu, nanti saya kabari, “ucapnya.
     Sejauh ini beredar kabar bahwa kasus berlebel “Kasus Bappeda” ini sudah lama ditangani Kejati Jatim. Disebut 6 Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Pasuruan sudah dipanggil Kejati Jatim, masing-masing, dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu (DPMPT), Dinas Binamarga, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan, Dinas Pengairan, Bappeda, dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
    Bahkan ada informasi mengatakan, pada Rabu, 12 September 2018 lalu, Misbah Zunib, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan, dan Hanung, Kepala Dinas Pengairan sempat mendatangi Kejati Jatim yang konon disebut memenuhi panggilan.
     Dalam hal ini, Pojok Kiri yang berhasil mengkonfirmasi Misbah Zunib, salah satu dari para kepala OPD itu mendapat jawaban bahwa rumor itu tidak benar.
    “Tidak benar, tidak ada panggilan-panggilan dari Kejati, kata siapa, “ujarnya.
     Ada atau tidaknya perkara berlebel “Kasus Bappeda” ini di Kejati Jatim bukanlah hal yang harus dicari kebenarannya. Namun adanya beberapa rumor lain yang mencuatkan contoh korban ketidak jelasan Perda RDTR menjadi catatan merah bahwa namanya asap pasti ada apinya.
    Sumber mencontohkan, ada pengusaha preperti yang sudah terlanjur membeli lahan di kawasan Pekoren dengan lebel lahan hijau dan sudah ada yang mengawal dari seorang anggota DPRD dengan bumbu manis bahwa Perda RDTR segera beres. Nyatanya ditunggu bertahun-tahun malah terkatung-katung.
    Rumor tak hanya disitu, salah satu anggota DPRD bernama Arifin dari PDI Perjuangan juga disebut sempat menjadi korban dari ketidak jelasan Perda RDTR ini. Konon Arifin Disebut sudah mengeluarkan uang Rp. 300 juta untuk pengurusan usaha penampungan limbah, tetapi gagal karena terbentur masalah tata ruang.
    Dalam hal ini Arifin saat dikonfirmasi menyangkal. Menurutnya itu tidak benar. Kegagalannya saat mau usaha penampungan limbah karena ijinnya yang sampai pusat dianggap terlalu ribet.
    Apapun jawabannya, tentu menjadi garis bawah. Sebab seperti dikatakan Andre Wahyudi, untuk Pansus RDTR rapatnya sangat normatif. DPRD tugasnya menggodok payung hukumnya. Sementara soal teknis personnya Andre mengaku tidak tahu.
    Lantas apakah masing-masing person anggota DPRD ikut bermain dalam memuluskan Perda RDTR?
     Ada yang janggal saat ketua DPRD Sudiono Fauzan justru mempersilahkan Pojok Kiri untuk terus menelusuri kasus ini. Bisa disimpulkan tidak semua anggota DPRD ikut bermain. Lalu siapa?
     Demikian juga dengan Anggota DPRD senior dari Partai Golkar Nik Sugiarti. Ia meminta agar Pojok Kiri melakukan konfirmasi ke Ketua DPRD karena kasus ini menyangkut institusi. Artinya memang ada hal besar yang sangat menakutkan jika masing-masing anggota DPRD asal bicara. Apakah itu? (Lis)

Sudah dibaca : 105 Kali