Baca di smartphone, unduh aplikasinya : 

HOME // Hot // Hukum

Kawal Penangan Kasus Dugaan Korupsi Di Pemkot Pasuruan, Lujeng Sudarto, Bos Kompak Tembus Komisi Kejaksaan RI

   Pojok Kiri Pasuruan    Pada: September 4, 2018

Lujeng Sudarto
Pasuruan, Pojok Kiri
    Demi mengawal laporan yang sudah dilakukan ke Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait adanya dugaan korupsi dalam proyek pengadaan laha untuk pembangunan kantor Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, Selasa (04/09), Lujeng Sudarto Ketua Konsorsium Masyarakat Anti Korupsi (Kompak) mendatangi Komisi Kejaksaan RI di Jl. Rambai Nomor 1A, Kebayoran Baru, Jakarta Selalatan.
    Kedatangan Lujeng Sudarto ini tak lain adalah untuk menyampaikan agar aparatur kejaksaan lebih serius menangani kasus dugaan korupsi pengadaan tanah guna pembangunan kantor Kecamatan Panggungrejo yang telah ia laporkan Ke Kejagung tepatnya Ke Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) dan KPK pada 28 Agustus 2018 lalu.
    Di Komisi Kejaksaan RI ini, laporam Lujeng Sudarto diterima dan mendapatkan bukti laporan pengaduan dengan nomor 4298-0640/BTT/KK/IX/2018, tertanggal 4 September 2018.
    Kepada Pojok Kiri (04/09), Lujeng Sudarto melalui pesan whatsapp mengatakan, pengaduan ke Komisi Kejaksaan RI ini agar kejaksaan lebih transparan, akuntabel, tidak diskriminatif dan bisa memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.
    “Oleh karenanya, Kompak meminta kepada Komisi Kejaksaan untuk melakukan monitoring atas proses penyelidikkan dan penyidikkan kasus tersebut, “ujarnya.
     Seperti diketahui sebagaimana pernah disampaikan Lujeng Sudarto, pokok permasalahan sehingga masyarakat melapor ke Kejagung, KPK dan ini berawal adanya Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebut ada kelebihan uang senilai Rp.  2, 9 milyar atas pengadaan lahan pembangunan kantor Kecamatan Panggungrejo. Dalam hal ini BPK yang sebagaimana aturan meberikan waktu 60 hari untuk pengembalian uang kelebihan itu ternyata tidak dilakukan oleh Pemkot Pasuruan.
Bukti lapor ke Komisi Kejaksaan RI
    
Dalam pemeriksaan BPK itu, ada hal ganjil yang menjadi catatan mutlak bahwa kasus ini melibatkan Walikota Pasuruan, Setiono. Dimana Walikota Setiono diduga ikut mendesain sebuah kecurangan pembelian tanah melalui Dua SK yang muncul secara bersamaan.
    Menurut Lujeng, ada catatan yang menyebut bahwa dalam proses pembelian tanah itu muncul Dua Surat Keputuan (SK) yang diterbitkan di hari yang sama, yakni SK Wakikota nomor 188/483/423.031/2016 tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan (PPK) pengadaan tanah pembangunan gedung Kecamatan Panggungrejo, dan ‭SK Wakikota nomor 188/485/423.031/2016 tentang penetapan lokasi pembangunan gedung kantor Kecamatan Panggungrejo. (Lis)

Sudah dibaca : 105 Kali